FENOMENA KHILAFAH DI NUSANTARA

Secara bahasa, kata khilafah berarti kekuasaan; pergantian. Sifat dari kekuasaan itu sendiri selalu berganti, baik kekuasaan kafir-musyrik maupun kekuasaan mu’min. pergantian kekuasaan itu selalu terjadi, baik secara local maupun secara global. Jadi, kata khilafah itu pada dasarnya bersifat umum untuk semua kekuasaan. Kata khilafah sendiri adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata khalafa-yakhlifu-khilafatan, yang berarti mengganti. Bila dikatakan, khalafa fulanun fulanan berarti si fulan mengganti fulan. Pengertian ini dapat dilihat dalam surat Al A’raf(7) ayat 142 berikut ini:

Sedangkan secara istilah, kata khilafah diartikan sebagai institusi kepemimpinan atau kekuasaan dala Din Al-Islam. Meskipun kata khilafah (kekuasaan; kepemimpinan) bersifat umum, baik kekuasaan kafir-musyrik maupun kekuasaan mu’min, akan tetapi dalam pemakaiannya selalu disandarkan pada institusi kekuasaan atau kepemimpinan Islam sebagai lawan dari kekuasaan Negara-negara bangsa (nasionalis pluralis). Dengan demikian, khilafah adalah suatu institusi kepemimpinan atau kekuasaan Islam yang menjalankan tugas kekhalifahan yang diberikan oleh Sang Pemberi Kuasa (Allah SWT).

Adapun istilah Khalifah adalah seseorang yang memimpin institusi Khilafah. Seorang Khalifah adalah orang yang dating kemudian dan posisinya menggantikan orang (Khalifah) sebelumnya. Dalam sejarah, gelar Khalifah pernah disematkan kepada Abu Bakar setelah pembaiatannya oleh ummat Islam untuk menjabat sebagai pemimpin ummat pasca wafatnya Rasulullah Muhammad.

Beberapa varian kata memiliki makna yang sama dengan kata Khalifah, misalnya Imam yang berarti pemimpin yang diikuti dan diteladani. Kata lain yang memiliki makna yang sama dengan Khalifah dan Imam adalah Amir Al-Mu’minin, Sulthan dan Malik.

Dalam literature Siyasah Islamiyah (Politik Islam), khilafah merupakan salah satu tema pokok yang dikaji dan diperbincangkan. Bahkan, wacana khilafah telah menjadi topik khusus yang diperdebatkan dikalangan politisi hingga saat ini. Pengusung gerakan Khilafah selalu dianggap sebagai kelompok radikal, ekstremis, atau fundamentalis yang anti-nasionalis dan anti-demokrasi. Khilafah dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan Negara-negara bangsa. Hal ini dapat dimaklumi karena institusi Khilafah Islamiyah atau Kerajaan Allah adalah institusi kekuasaan yang trans-nasional, rahmatan lil ‘alamin.

Ketakutan dan kecurigaan terhadap konsep Khilafah muncul akibat gagal memahami Din Al-Islam dan gagal memahami ayat-ayat Allah tentang Khilafah. Mereka – orang-orang yang fobia Khilafah, berpandangan bahwa islam adalah sebuah agama yang tidak mengatur soal politik (kekuasaan). Mereka menyangka Al-Quran tidak berbicara soal politik (kekuasaan) dan tidak ada penjelasan rinci tentang tata aturan bernegara didalamnya. Mereka berpandangan sekuler dalam melihat hubungan Islam dan Kekuasaan (Negara).

Dalam pemikiran politik Islam, sejak zaman klasik hingga zaman modern, berkembang tiga paradigm tentang relasi Agama (islam) dan Politik (Negara; khilafah) :

Kesatuan konsep Agama (islam) dan Politik (Negara; khilafah); Islam dipandang sebagai Agama dan Politik sekaligus, atau yang sering disebut dengan ungkapan “Islam adalah Agama dan Negara” (al-islam din wa daulah). Kelompok ini melihat Islam sebagai Din Totalitas – dalam pengertian meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik (kekuasaan). Khalifah adalah institusi politik dan keagamaan sekaligus.

Agama (islam) dan Politik (dalam wujud Negara) memiliki hubungan simbiosis; Yakni berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan.

Agama (islam) dan Politik (Negara; khilafah) bersifat Sekularis; Paradigma ini menolak, baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiosis antara agama dan khilafah (Negara). Islam dan politik adalah dua aktifitas yang terpisah dan tidak ada relasi antara keduanya. Paradigm ini memandang tidak adanya aturan baku soal teori Negara dan system kekhalifahan dalam islam, sembari mengingkari fakta-fakta sejarah peradapan Islam dan menolak pendasaran Negara pada Islam (Negara islam).

Pandangan sekuler tersebut hari ini mendominasi pemikiran dunia tentang khilafah, tidak terkecuali mayoritas ummat Islam di Nusantara. Bahkan, di kalangan ummat Islam yang setuju dengan konsep Khilafah atau penerapan syariat Islam pun memiliki orientasi politik yang berbeda. Setidaknya ada tiga orientasi pemikiran politik Islam yang muncul di Indonesia saat ini, yakni :

Arus Formalistik, pemikiran yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk Islam yang formal, misalnya formalisasi partai politik Islam (menggunakan nama Islam), symbol-simbol Islam dan landasan organisasi secara konstitusional Islam;

Arus Substantivistik, oreintasi politik yang menekankan pada manifestasi substansi nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya;

Arus Fundamentalis, berorientasi untuk mengangkat kembali sendi-sendi Islam kedalam realitas politik kekinian. Arus ini berpendapat bahwa kedua arus utama yang lain telah gagal menunjukkan Islam sebagai keseimbangan – tandingan dalam merespon system politik di Indonesia.

Dari ketiga Arus Utama tersebut diatas, kelompok ketigalah yang selalu menjadi “batu sandung politik” bagi kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Lalu bagaimana sesungguhnya pandangan Al-Quran tentang Khalifah tersebut? Apa saja yang Allah jelaskan dalam kaitannya dengan Khilafah dan Khalifah, termasuk prinsip-prinsip dasar dalam kekhalifahan itu sendiri?

Kesemuanya akan dijelaskan dalam artikel berikutnya dengan judul :
“Khilafah dalam Al-Quran”

klik "ALLOW" pada notifikasi yang muncul agar dapat menerima update terbaru, atau klik gambar lonceng merah di kanan bawah browser - continue